🎈 Setiap Warga Negara Pada Dasarnya Memiliki Hak Asasi Yang Merupakan

Setiapwarga negara memiliki hak untuk dipandang sama di mata hukum. Untuk hal ini, setiap orang akan memiliki kesempatan sama untuk dilindungi oleh hukum negara yang berlaku. Pada dasarnya, kewajiban merupakan hal yang sangat wajib untuk dilakukan, sehingga untuk seseorang mendapatkan haknya akan sangat perlu baginya untuk memenuhi dan ibvVyX. BerandaKlinikHak Asasi ManusiaPerbedaan Hak Asasi ...Hak Asasi ManusiaPerbedaan Hak Asasi ...Hak Asasi ManusiaKamis, 8 Juni 2023Tolong jelaskan perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara! Jika hak-hak saya dilanggar, upaya apa yang dapat saya tempuh?Perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara terletak pada sumber hak dan sifat universalitas suatu hak. Hak asasi manusia bersifat universal, tidak dibatasi oleh batas negara, dan bersumber dari martabatnya sebagai manusia. Sedangkan hak warga negara merupakan hak yang diberikan oleh suatu negara bersumber dari hukum positif negara, sebagai akibat dari status kewarganegaraan seseorang. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 27 Mei informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Hak Asasi Manusia?Apa itu hak asasi manusia? Menurut Rhon Smith, dkk. dalam Hukum Hak Asasi Manusia, pengertian hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, yang didapatkan bukan dari pemberian masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia hal. 11.Kemudian, menurut Manfred Nowak dalam Pengantar Pada Rezim HAM Internasional menerangkan bahwa hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat standar normatif universal yang tersusun dengan baik dan sah menurut hukum. Hak asasi manusia mempunyai prinsip universal yang tidak dapat menghapuskan perbedaan ataupun kekhususan nasional atau regional hal. 3-4.Secara normatif, konsep hak asasi manusia menurut Pasal 1 angka 1 UU 39/1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat hak asasi manusia adalah hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.[1] Selain itu, secara universal, setiap individu mempunyai hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan dirinya, larangan adanya perbudakan, penyiksaan atau diperlakukan secara tidak manusiawi.[2] Hak ini harus dipenuhi, dihormati dan dilindungi dimana pun seseorang Hak Warga NegaraSedangkan hak warga negara, menurut Manfred Nowak, merupakan hak yang khusus diberikan untuk warga negara. Lebih lanjut, dalam Deklarasi Perancis Declaration des Droits de l’homme et du Citoyen’ tahun 1789 memperkenalkan perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak warga negara yakni hak-hak yang dibatasi untuk warga negara saja dan sepanjang aturan-aturan negara tentang hak tersebut tidak menyentuh orang asing hal. 5.Sementara itu, Pasal 26 UU 39/1999 mengatur bahwa warga negara berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraan serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan hak warga negara adalah setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan[3] dan berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.[4] Adapun yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.[5]Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda mengenai perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara, dapat disimpulkan perbedaan keduanya terletak padaSumber hak. Hak asasi manusia bersumber dari martabatnya sebagai manusia atau bersumber dari Tuhan. Sedangkan hak warga negara bersumber dari hukum positif suatu negara yang melekat pada status kewarganegaraan universalitas suatu hak. Hak asasi manusia bersifat universal, tidak dibatasi oleh batas negara. Sedangkan hak warga negara merupakan hak yang diberikan oleh suatu negara, sebagai akibat dari status kewarganegaraan Hukum Jika Hak Asasi Manusia atau Hak Warga Negara Dilanggar Sebelum menjawab pertanyaan kedua Anda, perlu dipahami terlebih dahulu apa itu pelanggaran hak asasi manusia “HAM”. Pelanggaran HAM menurut Rhona Smith, dkk merupakan pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hal. 69. Selanjutnya Anda dapat membaca terkait pelanggaran HAM dalam 3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM sebagai individu Anda berhak atas kebebasan memeluk keyakinan atau beragama.[6] Akan tetapi, terdapat aturan atau hukum negara yang menyatakan larangan memeluk kepercayaan atau agama yang Anda hal ini, upaya yang dapat Anda tempuh adalah melalui badan peradilan atau lembaga yang menyediakan pemulihan hukum. Menurut Manfred Nowak, prinsip umum hukum internasional yaitu penyelesaian hukum utama untuk pelanggaran HAM akan dijamin dalam tataran nasional, sedangkan badan-badan internasional hanya memberikan penyelesaian sekunder hal. 68-69.Dalam hal ini, badan-badan peradilan seperti pengadilan pidana, pengadilan perdata, Mahkamah Konstitusi, Ombudsman, Komisi Hak Asasi Manusia dan lembaga yang sejenis yang dapat memberikan keputusan atas pengaduan korban pelanggaran HAM dan dapat memberikan pemulihan hukum hal. 68.Sebagai informasi tambahan, dalam konteks ASEAN, apabila upaya hukum secara nasional belum memuaskan, hingga saat ini belum terdapat pengadilan HAM regional seperti Pengadilan HAM Eropa untuk menyelesaikan kasus pelanggaran itu, terdapat mekanisme secara internasional untuk pemantauan pelanggaran hak asasi manusia. Terdapat dua jenis pemantauan yaitu mekanisme berdasarkan piagam PBB charter-based body seperti melalui Dewan Hak Asasi Manusia dan berdasarkan perjanjian treaty-based body seperti melalui Komite Hak Asasi Manusia.[7]Adapun, jika terdapat pelanggaran HAM berat, yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, Indonesia menyediakan proses penyelesaian melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur di dalam UU 26/ itu, jika sebagai warga negara Indonesia terdapat hak-hak Anda yang dilanggar, maka upaya penyelesaiannya sesuai dengan bidang kasus yang Anda hadapi. Misalnya, terdapat undang-undang yang Anda nilai melanggar hak warga negara Anda dalam konstitusi, Anda dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah jawaban dari kami tentang perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara sebagaimana ditanyakan, semoga HukumUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political RightsKovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. ReferensiManfred Nowak. Pengantar pada Rezim HAM Internasional. Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, 2003;Rhona Smith, dkk. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta PUSHAM UII, 2008;Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diakses pada 8 Juni 2023, pukul WIB;OHCHR Instruments & Mechanisms, yang diakses pada 8 Juni 2023, pukul WIB.[2] Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 DUHAM[5] Pasal 26 ayat 1 UUD 1945Tags Soal Pilihan Ganda PPKn Kelas 11 Bab 1 Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila + Kunci Jawabannya [Part 1] ~ Pembaca Sekolahmuonline, berikut ini Sekolahmuonline sajikan contoh soal lengkap dengan Kunci Jawaban dan Pembahasannya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn Kelas 11 Bab 1 Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Soal berikut ini adalah Soal PPKn Kelas 11 Bab 1 Bagian Pertama Part 1.Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn Kelas 11 Bab 1 Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila membahas empat Kegiatan Pembelajaran. Keempat Kegiatan Pembelajaran tersebut adalahPertama Konsep Hak dan Kewajiban Asasi ManusiaKedua Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perpektif PancasilaKetiga Kasus Pelanggaran HAMKeempat Upaya Penegakan HAMAgar tidak terlalu panjang sekali, Sekolahmuonline sajikan soal-soal PPKn Kelas 11 Bab 1 menjadi tiga bagian. Bagian Pertama Part 1 menyajikan soal-soal pembahasan Pembelajaran Pertama dan Kedua. Bagian Kedua Part 2 berisi soal-soal Kegiatan Pembelajaran Ketiga dan Keempat. Sedangkan Bagian Ketiga Part 3 menyajikan Soal-soal Pilihan Ganda Evaluasi dari keempat kegiatan pembelajaran tersebut di atas yang dilengkapi dengan soal Essay atau Uraian. Soal kami himpun dari Modul PJJ PPKn Kelas 11 dengan dibuat lebih memudahkan dalam belajar secara PPKn Kelas 11Soal Pilihan Ganda PPKn Kelas 11 Bab 1 Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila + Kunci Jawabannya [Part 1]Soal Pilihan Ganda PPKn Kelas 11 Bab 2 Sistem Dan Dinamika Demokrasi Di Indonesia + Kunci Jawabannya [Part 1]Soal Pilihan Ganda PPKn Kelas 11 Bab 2 Sistem Dan Dinamika Demokrasi Di Indonesia + Kunci Jawabannya [Part 2]Soal Pilihan Ganda PPKn Kelas 11 Bab 3 Sistem Hukum Dan Peradilan Di IndonesiaSoal PPKn Kelas XI Bab 1 Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila [Part 1]Nah berikut ini adalah soal Bagian Pertama Part 1 yang membahas Kegiatan Pembelajaran Pertama dan Kedua, Pertama tentang Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dan Kedua tentang Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perpektif Pancasila. Silahkan dibaca dan dipelajari, semoga bermanfaat. Jangan lupa berbagi kepada yang soal-soal berikut ini dengan memilih huruf A, B, C, D, atau E pada jawaban yang benar dan tepat!1. Hak asasi manusia adalah….A. Hak asasi pribadi yang tak dapat diganggu gugatB. Hak yang bisa diambil dari orang lainC. Hak yang melekat pada diri setiap orangD. Hak yang diberikan oleh pemerintahE. Hak yang muncul karena adanya status kewarganegaraanJawaban CPembahasanPasal 1UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM diartikan sebagai berikut"Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”2. Kewajiban asasi adalah….A. Kewajiban dasar setiap orangB. Kewajiban manusia terhadap Tuhan Yang Maha EsaC. Kewajiban warga negara terhadap negaranyaD. Kewajiban yang muncul karena status sebagai anggota dari suatu negaraE. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang pada negara yang melindunginyaJawaban APembahasanKewajiban asasi yang dimaksud adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM3. Perhatikan ciri-ciri hak asasi manusia di bawah ini !1. Hakiki2. Tunggal3. Tidak dapat dibagi4. Ketergantungan5. UniversalDari data diatas, yang merupakan ciri HAM di tunjukkan oleh nomor ...A. 1, 2, dan 3B. 1, 2, dan 4C. 1, 3, dan 5D. 3, 4, dan 5E. 4, 5, dan 6Jawaban CPembahasanHak asasi manusia memiliki beberapa ciri-ciri pokok yang mendefinisikan makna dari HAM itu sendiri. Berikut penjelasan mengenai ciri-ciri HAM yang meliputi hakiki, universal, tidak dapat dicabut permanen dan tidak dapat dibagi utuh.1 Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang HAM adalah….A. Undang-undang no. 3 tahun 1997B. Undang-undang no. 39 tahun 1999C. Undang-undang no. 26 tahun 2000D. Undang-undang no. 23 tahun 2002E. Undang-undang no. 11 tahun 2012Jawaban BPembahasanHak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 27-34, dan BAB XA, Pasal 28 A s/d J, Perubahan ke-2 Undang-Undang Dasar republik Indonesia 1945;2 TAP MPR Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN;3 TAP MPR Republik Indonesia Nomor XVII/MPR1998 tentang HAM;4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM6 Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM5. Jika anda melihat anak-anak jalanan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak mereka lakukan, seperti meminta-minta, menjadi pemulung, mengamen dan sebagainya pada jam sekolah , maka pada dasarnya mereka mengalami masalah yakni tidak terpenuhinya hak asasi dalam bidang…A. ekonomiB. politikC. sosial budayaD. hukumE. pribadiJawaban CPembahasanHak sosial dan budaya1 Hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan2 Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta3 Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan yang lain6. Pancasila memiliki nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai-nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari seperti saling menghormati, toleransi, dan lain-lain, disebut nilai ....A. DasarB. IntrumentalC. PraksisD. PragmatisE. RealistisJawaban CPembahasanNilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai ideal, nilai instrumental dan nilai praksis. Nilai dasar atau nilai ideal pancasila adalah nilai nilai nilai dasar yang relatif tetap tidak berubah yang berada dalam pembukaan UUD 1945. Nilai ideal berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai Instrumental Merupakan penjabaran dari nilainilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Nilai Instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi dan aplikasi nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi Pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila dengan cara mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, misalnya menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor adalah wujud pengamalan nilai Pancasila secara....A. ObjektifB. SubjektifC. PraksisD. RealistisE. PragmatisJawaban CPembahasanPengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila secara subjektif dapat di tunjukkan dengan cara mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, misalnya menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor8. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan dalam sila-sila Pancasila, yang sesuai dengasila ketiga adalah..A. Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan Pertama Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukumC. Mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela bekorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang Mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan CPembahasanHubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan dalam sila-sila PancasilaA. Sila kesatu; Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan Sila kedua; Pertama Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukumC. Sila ketiga; Mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela bekorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau Sila keempat; Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang Sila Mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan Contoh perbuatan yang tidak sesuai dengan sila keempat antara lain …A. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lainB. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersamaC. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarahD. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha EsaE. Dominasi kelompok mayoritasJawaban BPembahasanContoh perbuatan yang sesuai dengan sila keempat adalah. a. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lainb. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersamac. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarahd. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa10. Hak asasi yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama dalam Bab X Hak asasi Manusia UUD 1945 adalah pasal….A. 28 AB. 28 BC. 28 CD. 28 EE. 28 FJawaban DPembahasanHak Asasi manusia terdapat dalam UUD 1945 pasal 28 A-JSalah satunya adalah pasal 28E, yang mengatur tentang kebebasan memeluk Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. b Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. c Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan postingan Sekolahmuonline yang menyajikan Bagian Pertama Part 1 dari contoh soal mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn Kelas 11 Bab 1 Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila lengkap dengan Kunci Jawaban dan Pembahasannya. Semoga bermanfaat. Silahkan baca postingan-postingan Sekolahmuonline jugaSoal Pilihan Ganda PPKn Kelas 11 Bab 1 Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila + Kunci Jawabannya [Part 1]Soal Pilihan Ganda PPKn Kelas 11 Bab 2 Sistem Dan Dinamika Demokrasi Di Indonesia + Kunci Jawabannya [Part 1]Soal Pilihan Ganda PPKn Kelas 11 Bab 2 Sistem Dan Dinamika Demokrasi Di Indonesia + Kunci Jawabannya [Part 2]Soal Pilihan Ganda PPKn Kelas 11 Bab 3 Sistem Hukum Dan Peradilan Di Indonesia Jakarta – Enam Lurah/Kepala Desa di Provinsi Sumatera Selatan memperoleh penghargaan atas perannya sebagai Non Litigation Peacemaker, atas upaya mereka dalam menciptakan ketertiban hukum, keamanan, serta kesadaran akan hukum di desa/kelurahan disampailkan Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya usai menghadiri malam anugerah Paralegal Justice Award yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 bertepatan dengan hari lahir Pancasila, bertempat di Ballroom Discovery Hotel Ancol, ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, Kegiatan ini diikuti sebanyak 300 orang Kepala Desa/Lurah berasal dari 30 Provinsi, 123 Kabupaten/ Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya mengatakan terdapat enam Kepala Desa/Lurah di Provinsi Sumatera Selatan yang masuk nomisasi Paralegal Justice Award tahun ini, diantaranya dua lurah memperoleh Anugerah Paralegal Justice Award, yakni Lurah Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Musmulyadi, Lurah Lubuk Kupang Lubuklinggau Selatan I, Ulil Amry, empat lurah asal Palembang memperoleh penghargaan Anugerah Sasana Desa Jagaddhita, diantaranya Lurah Sukabangun, Sukarami, Deni Akbar, Lurah Kepamdean Baru, Ilir Timur Satu, Agustini, Lurah 26 ilir, Bukitkecil, Epriyansah, serta lurah Karangjaya, Gandus, Yerri Equardo, kegiatan itu, penghargaan diserahkan langsung Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna H. Laoly dan Ketua Mahkamah Agung RI, Muhammad Syarifuddin, serta Kepala BPHN Prof. Widodo Ekatjahjana”, ungkap Sumsel, Ilham Djaya mengemukakan bahwa Paralegal Justice Award merupakan penghargaan kepada Kepala Desa/Lurah yang telah lulus Paralegal Academy serta mendapat penghargaan Non litigation Peacemaker terhadap Kepala Desa/Lurah yang telah berperan aktif dalam menyelesaikan setiap perkara dimasyarakat non litigasi dan penghargaan Anubawa Sasana Desa Jagadhita yang diberikan Kepala Desa/Lurah karena perannya mendorong pertumbuhan ivestasi, pariwisata dan lapangan kerja baik dalam hal kebijakan dan Prof. Yasonna H. Laoly dalam sambutannya mengungkapkan saat ini level Hak Asasi Manusia di mata internasional dapat dianggap sebagai periode transisi yang mengarah pada suatu ketertiban hukum dunia, dimana Individu akan mengambil peranan yang lebih penting sebagai subjek, hak- hak, tanggung jawab, dan tugas internasional.“Kemenkumham menilai Peran Kepala Desa/Lurah sangatlah stategis sebagai pemimpin di masyarakat yang memiliki pengalaman dalam mendamaikan dan menyelesaikan masalah-masalah hukum warganya, serta mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata dan lapangan kerja merupakan faktor yang mendorong penyelenggaraan Paralegal Justice Award”, pungkas karena itu, kata Menkumham, Kemenkumham memandang Kepala Desa/Lurah yang rata-rata sebagai ketua adat bahkan tokoh agama atau tokoh masyarakat yang aktif dan berhasil dalam setiap penyelesaian sengketa antar warga atau dianggap sebagai “Hakim Perdamaian” di desa perlu diberikan suatu Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN bersama dengan Mahkamah Agung, serta didukung oleh Kementerian Desa dan PDTT dan Kementerian Dalam Negeri, telah membuka pendaftaran Paralegal Justice Award dimulai tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 dan telah terjaring 300 orang Kepala Desa/ BPHN Widodo Ekatjahjana pada kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa kegiatan Paralegal Academy merupakan sebuah upaya nyata dari pemerintah dalam membangun akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.“Pasal 27 dan 28D UUD NRI 1945 menegaskan kesamaan di hadapan hukum, perlindungan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, setiap warga negara, termasuk masyarakat di desa, berhak mendapatkan layanan dan bantuan hukum, termasuk konsultasi hukum dan informasi hukum,” pungkas kegiatan itu, Kakanwil Ilham Djaya turut didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Parsaoran Simaibang, Kepala Bidang Hukum, Ave Maria Sihombing, dan Kasubbid Penyuluhan Hukum, Bankum, dan JDIH, Vonny Destika Sari.

setiap warga negara pada dasarnya memiliki hak asasi yang merupakan